Berikut ini adalah versi HTML dari berkas http://www.beacukai.go.id/library/data/Pengawasan_Pabean.pdf.
G o o g l e membuat versi HTML dari dokumen tersebut secara otomatis pada saat menelusuri web.

Page 1

PENGAWASAN PABEAN

I. PENDAHULUAN

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar

rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat

mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar

seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.

Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat. Pengawasan dari

jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon,

fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan

jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif

dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang

dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung

dengan obyek yang diperlukan.

Yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja,

prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk

perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan sebagainya. Bahwa Bea Cukai harus memungut

bea masuk atas suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah

suatu rencana yang dituangkan dalam perundang-undangan. Demikian pula tata cara

pemeriksaan barang impor berdasarkan prosedur atau petunjuk pelaksanaan tertentu yang

dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri atau Surat Keputusan Direktur Jenderal pada

hakikatnya adalah untuk mengamankan rencana yang telah ditetapkan. Tata cara penetapan

harga, tarif, pemeriksaan barang, patroli dan pemeriksaan kapal dimaksudkan agar rencana

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif (mencapai sasaran yang

ditetapkan).

Pengawasan bekerja dengan memakai semua undang-undang, prosedur dan

tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk mengetahui

apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik. Pengawasan

bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan

segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan.

Penyimpangan di sini berarti ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan

undang-undang, prosedur atau juklak yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan

menyebabkan organisasi akan menyimpang makin jauh dari tujuannya. Contoh klasik dari

penyimpangan misalnya barang yang seharusnya dikenakan bea masuk 20 % tetapi

dipungut hanya 10 % atau pemeriksaan barang yang tidak teliti sehingga mengakibatkan

bea masuk menjadi lebih kecil.

Pada umumnya para ilmuwan membedakan kegiatan pengawasan dengan

evaluasi. Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka

evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam prakteknya kedua kegiatan ini

hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan

evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan.

---

Page 2

Jika kita sepakati pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga

agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus

dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi. Petugas Bea Cukai yang meneliti

dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah

importir memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau

memberitahukan harga barang dengan benar sesuai peraturan tentang penetapan harga.

Demikian juga petugas yang melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya

melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan

jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama ini yang dianggap pengawasan adalah orang mengawasi orang

misalnya kegiatan seorang petugas Bea Cukai yang mengawasi petugas lainnya yang

sedang memeriksa barang atau petugas Inspektorat Jenderal meneliti hasil pekerjaan

petugas Bea Cukai. Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen juga melakukan

pengawasan tetapi yang diawasi bukan petugas Bea Cukai melainkan importir atau eksportir

yang mengajukan dokumen.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-32/KMK.01/1998

tanggal 4 Pebruari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai terjadi perubahan tugas dan fungsi dimana Kantor Wilayah mempunyai fungsi operasi

pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan yang

tidak dimiliki oleh Kantor Pelayanan. Dengan kata lain dinyatakan bahwa fungsi pengawasan

berada di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan hanya berfungsi pelayanan. Dalam hal ini

muncul pertanyaan apakah dengan demikian di Kantor Pelayanan Bea Cukai tiadak

dimungkinkan adanya operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,

penindakan dan penyidikan.

II. PENGAWASAN PABEAN

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan

semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang

melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur

pabean yang ditetapkan (lihat Colin Vassarotti, “Risk Management – A Customs

Prespective”, hal.19). Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang

yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.

Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan

pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam

perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen,

pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh World

Customs Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu

metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul

WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung

pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan :

penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu

menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah

penyelundupan.

---

Page 3

Jika kita lihat uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak

nampak adanya fungsi pencegahan pelanggaran, penindakan dan penyidikan tetapi kalau

dilihat pada fungsi seksi-seksi di dalamnya nampak ada fungsi patroli, pemeriksaan kapal,

periksaaan barang, pemeriksaan badan, penelitian dokumen dan sebagainya yang

merupakan kegiatan pengawasan (Customs Control) menurut terminologi WCO.

Apabila kita meninjau dari kegiatan kepabeanan mulai dari saat kedatangan

kapal atau penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang

atau penumpang, nampaklah bahwa fungsi-fungsi yang dimiliki seksi-seksi di dalam Kantor

Pelayanan telah dapat melaksanakan sebagian fungsi pengawasan. Petugas Kantor

Pelayanan berwenang melakukan pengawasan pembongkaran, penelitian dokumen,

pemeriksaan barang dan pemeriksaan penumpang. Yang tidak dapat dilaksanakan hanyalah

kegiatan audit pasca impor, penindakan dan penyidikan karena ketiga kegiatan ini tidak

tercantum dalam uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan maupun seksi-seksi di

dalamnya.

Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindak lanjut

dari pengawasan pabean. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen,

pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran

atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan.

Penelitian dokumen atau audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti

dengan penyidikan. Demikian juga apabila dalam pemeriksaan fisik ditemukan barang

terlarang akan ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Jika petugas Bea Cukai di Kantor Pelayanan tidak mempunyai wewenang

melakukan penindakan akan timbul masalah apabila dalam tugasnya ia menemukan

pelanggaran misalnya menemukan adanya pembawa uang rupiah dalam jumlah lebih dari

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Petugas Bea Cukai yang menemukan pelanggaran

akan melakukan penegahan atau penyegelan, tetapi kalau tidak mempunyai wewenang

untuk itu akan menimbulkan keadaan vakum menunggu petugas dari Kantor Wilayah.

Kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari

kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang

sampai dengan pengeluaran barang. Demikian pula apabila petugas menemukan

pelanggaran pada pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau

penyidikan. Jika ada petugas yang menemukan narkotika dalam koper penumpang harus

segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Jika wewenang penyidikan hanya diberikan

kepada Kantor Wilayah akan menyebabkan terhambatnya proses penyidikan.

Memberikan wewenang pemeriksaan terhadap petugas Kantor Pelayanan

tetapi tidak memberikan wewenang tindak lanjut berupa penindakan atau penyidikan seperti

membuat segmentasi atau pengkotak-kotakan tugas yang akan menghambat pelaksanaan

tugas dan fungsi Bea Cukai. Meskipun dalam tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak

disebutkan secara tersurat adanya wewenang penindakan dan penyidikan bahkan unit kerja

penindakan dan penyidikan juga tidak ada namun kedua kegiatan ini harus tetap dapat

dilaksanakan di situ karena merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan barang.

Di kantor-kantor pelayanan saat ini terdapat juga Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan. Kalau mereka tidak difungsikan karena

fungsi penyidikan tidak ada dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan akan menimbulkan

kesulitan kalau terjadi tindak pidana dan harus mendatangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dari Kantor Wilayah.

---

Page 4

Dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan

Cukai mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 92 yang antara lain berisi wewenang

penindakan dan pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat dijalankan oleh petugas Kantor Pelayanan akan

menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai.

Pada Kantor Pelayanan terdapat seksi Kepabeanan yang menyelenggarakan

fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan

klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, penghitungan bea

masuk. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan pabean, meskipun nama unit

kerjanya bukan Seksi Pengawasan, Seksi Operasi, atau Seksi Pemberantasan

Penyelundupan.

Tugas yang dilakukan Seksi Kepabeanan yaitu pemeriksaan barang,

pemeriksaan badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean pada hakekatnya adalah

pengawasan dalam pengertian manajemen yaitu upaya menjaga agar semua kegiatan

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan memeriksa barang,

mencocokkan apakah semua barang yang diimpor telah diberitahukan dengan benar atau

apakah tarif dan harganya telah diberitahukan dengan benar. Benar di sini adalah sesuai

dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai pemberitahuan impor.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan ini tidak

berbeda dengan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Aparat pengawasan seperti Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan tugasnya akan mencocokkan

apakah peraturan yang berlaku telah dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Dipandang dari

sudut ini apa yang dilakukan oleh petugas Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sama saja dengan petugas pemeriksa barang atau

dokumen di Kantor Pelayanan.

III. ORGANISASI DAN TATAKERJA

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KMK.01/1998 tanggal

4 Pebruari 1998 disebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor Wilayah adalah pelaksanaan

intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,

penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta

pengawasan barang hasil penindakan dan barang bukti. Dalam organisasi dan Tatakerja

Ditjen Bea dan Cukai yang lama menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

759/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 untuk bidang kegiatan pencegahan dan

penyidikan hanya disebutkan adanya fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan pencegahan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan

pabean dan cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaanya

dibebankan kepada Direktorat Jenderal. Perbedaannya adalah bahwa sekarang Kantor

Wilayah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan

sedangkan pada operasi lama Kantor Wilayah hanya menyelenggarakan fungsi koordinasi

dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyidikan. Sebaliknya pada

organisasi yang baru Kantor Pelayanan tidak mempunyai fungsi pelaksanaan intelijen, patroli

dan operasi pencegahan pelanggaran seperti pada kantor Inspeksi dalam organisasi dan

tatakerja yang lama. Pada organisasi yang lama sering dikatakan bahwa Kantor Wilayah

---

Page 5

tidak operasional karena tugasnya adalah koordinasi dan pengendalian. Memang benar

pada waktu itu Kantor Wilayah tidak operasional dalam pengertian day-to-day-operations

seperti memungut bea masuk dan memeriksa barang impor namun sebagai kantor yang

melakukan pengendalian tidak tertutup kemungkinan melakukan intervensi ke Kantor

Inspeksi sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Kepala Kantor wilayah. Hal ini

berdasarkan wewenang Kepala Kantor Wilayah sebagai atasan langsung Kepala Kantor

Inspeksi untuk melakukan pengawasan melekat. Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk

pegawai-pegawai di Kantor Wilayah untuk melakukan pemeriksaan barang di Kantor

Inspeksi apabila ia menganggap terjadi penyimpangan terhadap undang-undang atau

peraturan yang berlaku karena kolusi di kantor tersebut. Kepala Kantor Wilayah yang sudah

memberikan informasi untuk ditindaklanjuti tetapi tidak menghasilkan temuan oleh Kantor

Inspeksi tentu akan mengirim sendiri petugas-petugas di Kantor Wilayah untuk langsung

mengadakan pemeriksaan.

Jika kita berpegang pada definisi pengawasan adalah kegiatan untuk

mencegah penyimpangan yang terjadi maka dikirimkannya petugas Kantor Wilayah untuk

memeriksa barang di Kantor Inspeksi itu merupakan konsekuensi logis bagi atasan yang

wajib mengawasi bawahan karena Kantor Inspeksi dianggap sudah tidak mampu lagi

melakukan tugas pengawasan. Tugas dan peranan tim yang dikirim ke Kantor Inspeksi sama

saja dengan aparat pengawasan fungsional seperti Inspektorat Jenderal atau BPKP yang

memeriksa kegiatan suatu kantor. Perbedaanya di sini adalah tim yang dikirim oleh Kanwil

atau Kantor Pusat mencakup aspek pencegahan misalnya mencegat kapal yang sedang

dalam perjalanan sedangkan tim pengawasan fungsional Itjen atau BPKP biasanya

memeriksa kegiatan yang sudah lewat.

Dalam organisasi yang lama, baik Kantor Wilayah yang berfungsi koordinasi

dan pengendalian maupun Kantor Pusat yang fungsinya adalah perumusan kebijaksanaan,

pembinaan atau pengendalian di bidang pencegahan, patroli, dan penyidikan tetapi karena

mempunyai fungsi pengawasan melekat terhadap kinerja Kantor Inspeksi dapat

mengirimkan tim untuk pencegahan di Kantor Inspeksi bawahannya. Pengiriman tim ini

sifatnya sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan merupakan supervisi dari atasan kepada

bawahan. Bentuk pengawasan ini tidak bersifat day-to-day-operations karena tempat

kedudukan Kantor Pusat dan Kantor wilayah tidak berada di pelabuhan dimana barang

impor diproses.

Dengan struktur organisasi yang baru, kita mencoba memisahkan kegiatan

pelayanan dan pengawasan dimana tugas pelayanan dilakukan di Kantor Pelayanan dan

tugas pengawasan dilakukan oleh Kantor Wilayah. Dalam uraian tugas dan fungsi Kantor

Pelayanan tidak disebutkan adanya fungsi pencegahan, penindakan, penyidikan, verifikasi,

dan audit. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

Struktur organisasi yang baru ini mengacu kepada organisasi Direktorat

Jenderal Pajak yang memisahkan antara Kantor Pelayanan dan Kantor Pemeriksaan. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak, pemisahan ini tidak menimbulkan masalah karena sifat

pemeriksaan di situ dilakukan terhadap proses yang sudah selesai. Pemeriksaan pajak yang

dilakukan pada tahun ini sasarannya adalah pembukuan dan pajak tahun lalu jadi tidak

mengandung aspek pencegahan. Bentuk pengawasan ini sama dengan fungsi audit yang

dilakukan oleh Kantor Pusat atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

sasarannya adalah pembukuan untuk tahun yang lalu.

---

Page 6

Kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan struktur organisasi baru ini

adalah karena pelayanan dan pengawasan dalam tugas Bea dan Cukai itu sulit dipisahkan.

Hal ini disebabkan karena tugas Bea dan Cukai mengandung aspek pencegahan. Bea dan

Cukai mempunyai fungsi patroli untuk mencegah pelanggaran tetapi instansi pajak tidak

memiliki fungsi ini. Pemeriksaan barang di pelabuhan adalah upaya pencegahan (preventif)

agar tidak terjadi pelanggaran, demikian pula penelitian dokumen sebelum barang diizinkan

keluar dari pelabuhan.

Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan yang melakukan penelitian

dokumen berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi penelitian dokumen itu

juga sekaligus suatu pengawasan pabean (Customs Control). Penelitian dokumen ini dapat

saja menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik yang

merupakan kegiatan pencegahan.

Petugas seksi kepabeanan yang melakukan pemeriksaan bagasi

kemungkinan menemukan narkotika atau psikotropika yang harus ditindaklanjuti dengan

penengahan. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pelayanan Bea dan Cukai terkait

dengan tugas pengawasan.

Dalam organisasi yang baru tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan

ini harus dilaksanakan terutama oleh Kantor Wilayah. Hal ini nampak dari adanya fungsi

pelaksanaan intelejen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran, penindakan, serta

penyidikan yang tidak dimiliki oleh Kantor Pelayanan. Bidang Pencegahan dan Penyidikan

pada Kantor Wilayah diharapkan dapat melakukan day-to-day-opretions (terus-menerus)

dalam bidang pencegahan penindakan dan penyidikan.

Bidang Pencegahan dan Penyidikan bertugas melakukan kegiatan intelijen

mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan, dan pengambilan keputusan untuk

melakukan pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan. Apabila kita melihat

lingkup tugas Bea dan Cukai sebenarnya informasi terbanyak yang digunakan untuk

pengawasan pabean adalah informasi yang ada di Kantor Pelayanan. Informasi yang

umumnya dipakai untuk kegiatan pengawasan berada di dalam dokumen Airway Bill (AWB),

Bill of Lading (B/L), manifest, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB), Invoice, Polis Asuransi, Certificate of Origin, Letter of Credit (L/C), profit

importir, data pemeriksaan kapal, data kapal, data Pengusaha Pengurusan Jasa

Kepabeanan, dan sebagainya yang berada di Kantor Pelayanan karena data tersebut

berada dalam dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Bea dan Cukai dalam

rangka pelayanan. Sebaliknya data tersebut sulit diperoleh di Kantor Wilayah karena Kantor

Wilayah tidak melakukan pelayanan impor dan ekspor. Kantor Wilayah hanya bisa

memperoleh data tersebut apabila dikirim ke Kantor Pelayanan. Untuk bisa melakukan

pengawasan Kantor Wilayah harus mempunyai informasi yang cukup, sedangkan informasi

yang diperlukan ini justru berada di Kantor Pelayanan.

Sebenarnya Kantor Pelayanan adalah institusi yang paling efektif untuk

mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran atau penyelundupan karena menguasai

informasi yang banyak. Informasi tentang muatan kapal, jumlah, dan jenisnya, importir dan

eksportir semua ada pada Kantor Pelayanan. Petugas Kantor Pelayanan juga melihat dan

mengawasi langsung penimbunan atau pemuatan dan dapat mendeteksi adanya

kejanggalan yang merupakan indikator adanya pelanggaran. Hal-hal seperti ini hanya dapat

dilakukan oleh Kantor Wilayah jika informasi tentang muatan kapal dan barang impor/ekspor

dapat ditransfer secara elektronik dari Kantor Pelayanan ke Kantor Wilayah.

---

Page 7

Namun informasi yang diperoleh dari pengolahan dokumen ini juga tidak

cukup untuk dapat melakukan pengawasan dengan efektif. Masih diperlukan adanya

informasi dari lapangan secara terus menerus mulai dari kapal datang, saat pembongkaran,

saat penimbunan, dan seterusnya. Ini berarti Kantor Wilayah harus menempatkan orang di

pelabuhan secara terus-menerus sesuai dengan hakikat day–to-day-operations. Jika Kantor

Wilayah berada pada satu kota dengan Kantor Pelayanan, kegiatan ini dapat dilaksanakan

tetapi jika Kantor Wilayah tidak berada dalam satu kota dengan Kantor Pelayanan, day-to-

day-operations tidak dapat dijalankan karena biayanya sangat besar. Diperlukan banyak

pegawai dan dana perjalanan dinas yang cukup besar untuk melaksanakan hal ini.

Informasi yang mungkin diperoleh di Kantor Wilayah hanyalah informasi yang

berasal dari informan atau laporan masyarakat tentang pengimporan suatu party barang

yang merugikan negara. Mengenai hal inipun sebenarnya yang menguasai detail dari

informasinya juga petugas-petugas Kantor Pelayanan karena mereka mengetahui semua

kegiatan Impor

yang

ada di situ

dan paling

mengetahui kalau ada

kejanggalan/penyimpangan yang terjadi.

Informasi dari masyarakat itu biasanya menyangkut kolusi antara petugas dan

pengusaha yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah dengan menurunkan tim

untuk mengusut. Tim inipun hanya bisa bekerja kalau mempunyai informasi yang cukup

tentang pengimporan barang.

Informasi tentang kegiatan impor ini tersedia di Kantor Pelayanan dan

sebenarnya petugas-petugas di Kantor Pelayanan yang lebih mengetahui permasalahannya

dibandingkan dengan petugas yang dikirim dari Kantor Wilayah. Jika party barang yang

diinformasikan itu belum tiba di pelabuhan tindakan pencegahan dapat dilakukan tetapi

pencegahan ini kadang-kadang tidak menghasilkan tangkapan misalnya karena

pengimporan dibatalkan, barang tidak jadi dibongkar atau diperbaiki dari semua ketentuan

dipenuhi. Memang tidak semua penegakkan hukum menghasilkan tangkapan tetapi apabila

pelaku pelanggaran mengurungkan niatnya saja sudah merupakan keberhasilan dari

penegakan hukum sebab semua aturan telah dipenuhi dan tidak terjadi pelanggaran.

Informasi tentang penyelundupan narkotik dari Drugs Enforcement Administration (DEA) saja

kemungkinan tidak menghasilkan tangkapan kalau pelakunya membatalkan diri.

Dari seluruh kegiatan pengawasan pabean hanyalah audit pasca-impor yang

dapat dilaksanakan dengan efektif oleh Kantor Wilayah karena audit tidak bersifat mencegah

pelanggaran yang akan terjadi, tetapi memeriksa kegiatan yang sudah selesai. Meskipun

demikian audit dapat mempunyai efek pencegahan apabila dikenakan hukuman yang berat

dalam hal ditemukan penyimpangan. Hukuman atau sanksi yang diberikan diharapkan

membuat jera pelakunya sehingga dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi.

Jika dilihat dari banyaknya importir/eksportir yang melakukan kegiatan

tentunya tidak seluruh perusahaan diaudit. Untuk menyeleksi perusahaan mana yang perlu

dilakukan audit juga diperlukan informasi dan informasi yang diperlukan ini tersedia di Kantor

Pelayanan. Sebab itu jika tidak ada transfer informasi dari Kantor Pelayanan ke Kantor

Wilayah akan sulit bagi Kantor Wilayah menentukan sasaran audit. Bagi administrasi pabean

di negara-negara maju yang sudah melaksanakan komputerusasi penuh tidak ada masalah

dalam mengakses informasi oleh Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah. Pangkalan data di

Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah setiap saat dapat berhubungan (on line) dengan

pangkalan data di Kantor Pelayanan. Mereka secara terus menerus dapat memantau

---

Page 8

kegiatan impor/ekspor yang terjadi di seluruh Kantor Pelayanan dengan perkembangannya

tiap detik.

Bidang Pencegahan dan Penyidikan (P2) dan Bidang Audit yang menjalankan

fungsi pengawasan sangat memerlukan informasi tentang impor/ekspor untuk dapat

melakukan pencegahan atau mengadakan audit sebab sistem pemeriksaan kita sesuai

Undang-Undang Kepabeanan bersifat selektif. Audit mau tidak mau juga harus dilakukan

secara selektif karena jumlah perusahaan sangat banyak sedang jumlah auditor terbatas.

Untuk menyeleksi kita harus melalui proses risk assesment yang memerlukan banyak

informasi dan informasi ini berasal dari data impor di Kantor Pelayanan.

Sebaiknya kita memahami pemisahan antara fungsi pengawasan pada Kantor

Wilayah dan fungsi pelayanan pada Kantor Pelayanan ini hanya pada tataran filosofi saja

dan jangan memisah-misahkan kegiatan ini secara nyata. Kantor Pelayanan harus tetap

berfungsi pengawasan meskipun petugas-petugasnya harus lebih berorientasi melayani

masyarakat.

Pada tahun 1990, World Customs Organization (WCO) mengganti logonya

dengan gambar yang melambangkan dua tangan terbuka yang bermakna kerjasama atau

keterbukaan sedangkan logo yang lama bergambar mata sebagai simbol pengawasan.

Perubahan logo ini juga menandakan adanya perubahan orientasi yang semula Bea Cukai

kerjanya mengintip orang atau mencari kesalahan sekarang berubah menjadi instansi yang

membantu atau melayani orang. Perubahan ini tidak berarti bahwa Bea Cukai kehilangan

fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Bea Cukai tetap di jalankan tetapi aspek

pelayanannya yang lebih di tonjolkan. Menurut hemat penulis pergeseran fungsi

pengawasan ke Kantor Wilayah seharusnya di pahami berdasarkan pemikiran ini. Kantor

Pelayanan harus tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan meskipun titik beratnya

adalah pelayanan.

Fungsi pengawasan di Kantor Pelayanan saat ini sebagian dilaksanakan oleh

Seksi Kepabeanan yang melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang,

pemeriksaan penumpang, dan Seksi Manifest dan Informasi yang melakukan patroli dan

pemeriksaan sarana pengangkut.

IV. TIPE PELANGGARAN DAN TERSEDIANYA INFORMASI

Pengawasan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan

mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea dan Cukai

mengurangi terjadinya pelanggaran.

Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators ada enambelas

tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

1.

Penyelundupan

Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luar

tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan

Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding

dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.

2.

Uraian Barang Tidak Benar.

Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk

yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan

3.

Pelanggaran Nilai Barang.

---

Page 9

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau

sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.

4.

Pelanggaran Negara Asal Barang.

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang

diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5.

Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah.

Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh

keringanan bea masuk.

6.

Pelanggaran Impor Sementara.

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7.

Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor

Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran

bebas sabagai barang komnsumsi.

8.

Pelanggaran Transit Barang

Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.

9.

Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar.

Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10.

Pelanggaran Tujuan Pemakaian.

Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing

(PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

11.

Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen.

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam

Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.

12.

Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu

negara.

13.

Transaksi Gelap.

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan

kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke

perusahaan yang bersangkutan.

14.

Pelanggaran Pengembalian Bea.

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen

ekspor yang tidak benar.

15. Usaha Fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah.

Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak

mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

16. Likuidasi Palsu.

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan

cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian

menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan

perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering

dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan

perusahaan baru.

---

Page 10

Dari berbagai tipe pelanggaran di atas sebagian besar adalah pengimporan

atau pengeksporan di pelabuhan tempat pengawasan Bea dan Cukai. Untuk tipe

pelanggaran ini informasinya lebih banyak dan lebih mudah diperoleh dari dokumen

dokumen yang diajukan pada Bea dan Cukai Kantor Pelayanan, tetapi untuk penyelundupan

yang terjadi di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai informasinya harus dicari langsung di

lapangan.

Informasi untuk penyelundupan di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai

diperoleh melalui Surveillance dapat dilakukan oleh petugas di Kantor Pelayanan kalau

diberi wewenang untuk itu. Dalam organisasi dan tata kerja yang baru kegiatan intelijen

(pengumpulan dan pengolahan informasi) secara umum tidak dimungkinkan di Kantor

Pelayanan. Yang dimungkinkan hanya pengumpulan informasi muatan kapal yang tercantum

pada manifest. Tetapi fungsi patroli ada juga di Kantor Pelayanan dan untuk melaksanakan

kegiatan ini diperlukan pengumpulan informasi. Tanpa informasi yang diperoleh dengan baik,

patroli tidak terarah dan tidak tahu daerah rawan yang beresiko tinggi. Mau tidak mau

kegiatan Intelijen harus dilakukan juga di Kantor Pelayanan agar patroli berjalan efektif.

Kalau Intelijen (termasuk Surveillance) hanya dilakukan oleh petugas Kantor

Wilayah tidak akan efektif dan tidak mungkin bisa meliputi seluruh wilayah karena

terbatasnya jumlah petugas dan dana dibandingkan dengan luasnya wilayah. Secara teoritis

bisa secara rutin dikirim satuan tugas Surveillance dari Kantor Wilayah untuk mengumpulkan

dan mencari informasi ke seluruh wilayah tetapi secara teknis sulit kalau wilayahnya relatif

luas. Akan lebih mudah kalau kegiatan intelijen juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan karena

mereka berada didekat sumber informasi.

Penyelundupan narkotika dan psikotropika yang melalui pelabuhan laut/udara

ada yang informasinya diperoleh dari pihak luar negeri melalui Kantor Pusat dan ada yang

dideteksi dengan Profiling ataupun penggunaan X-Ray scanner. Dilihat dari prosentasenya

berdasarkan data yang tersedia lebih banyak tangkapan yang diperoleh dari Profilling dan

deteksi X-Ray dibandingkan yang berasal dari informasi yang sudah matang. Berarti dalam

hal inipun Kantor Pelayanan lebih banyak menguasai informasi dan melakukan deteksi

melalui pengamatan mereka sendiri terhadap gerak-gerik penumpang.

Tipe pelanggaran pemberitahuan yang tidak benar, penyalahgunaan fasilitas

Kepabeanan, pelanggaran perizinan impor dan sebagainya lebih mudah dideteksi melalui

dokumen impor/ekspor yang berada di Kantor Pelayanan Informasi tentang adanya

pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa diperoleh jika kita mengolah informasi-informasi

dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Manifest,

Bill of Lading (B/L), Invoice, Packing List, data perusahaan, data kapal, data kontainer dan

lain-lain. Informasi ini sebagian besar berada di Kantor Pelayanna dan dapat digunakan

setiap saat.

Pada umumnya yang dianggap informasi bagi orang awam adalah

pemberitahuan dari seseorang atau badan secara tertulis atau lisan bahwa akan terjadi

penyelundupan yang dilakukan oleh seseorang. Informasi yang sudah matang ini di Bea

Cukai lazim disebut hasil intelijen atau intelijen positif. Sebenarnya informasi tidak hanya

sebatas yang sudah matang saja tetapi banyak informasi yang masih mentah berserakan

disana-sini berada dalam dokumen Pabean maupun dokumen pelengkapnya, informasi ini

kalau diolah juga akan menghasilkan informasi matang (intelijen positif) yang dapat

digunakan mendeteksi penyelundupan atau pelanggaran Kepabeanan.

---

Page 11

V. KESIMPULAN

1. Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar rencana yang

telah dibuat dapat dilaksanakan dengan efektif. Pengertian ini hakikatnya sama

dengan definisi Colin Vassarotti mengenai pengawasan pabean yaitu suatu

kegiatan yang tujuannya memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat

terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan

dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.

Pengertian ini tidak sejalan dengan pengertian bentuk pengawasan yang

digunakan dalam buku-buku World Customs Organizations (WCO). Pengawasan

pabean antara lain adalah : Penelitian dokumen , pemeriksaan fisik dan audit

pasca-impor.

2. Untuk dapat melaksanakan pengawasan diperlukan informasi yang mencukupi

dan khusus untuk Bea dan Cukai informasi yang diperlukan itu sebagian besar

berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean yang

diserahkan kepada Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan. Dengan demikian Kantor

Pelayanan mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan Kantor Wilayah

dalam penguasaan informasi ini dan lebih mudah melakukan pengawasan.

3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 32/KMK.01/1998 tanggal 4

Pebruari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai titik berat fungsi pengawasan berada pada Kantor Pelayanan namun kalau

dilihat dari ketersediaannya informasi dan akses ke arah informasi Kantor

Pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan dalam pengertian day-

to-day-operations.

4. Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) oleh Kanto Wilayah

akan menghadapi kendala kurangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang

harus dikeluarkan tetapi untuk pengawasan yang tidak bersifat pencegahan

misalnya verifikasi dan audit dapat dilakukan sepenuhnya.

5. Meskipun di dalam fungsi Kantor Pelayanan tidak tersebut adanya pencegahan,

penindakan dan penyidikan namun seyogyanya kegiatan ini tetap dapat

dilaksanakan di Kantor Pelayanan sebab kegiatan-kegiatan tersebut merupakan

tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, pemeriksaan

penumpang, hasil patroli.